PMI Kab.Blora Berikan Bantuan bagi Korban Banjir di Desa Kedungwaru Kec. Kunduran dan Kedungwungu Todanan

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora dan Pemerintah Daerah  Blora (Pemda) menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) di Kelurahan Kedungwaru, Kecamatan Kunduran dan Kelurahan Kedungwungu Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Sabtu  (30/03/2013).

PMR SMA 1 Randublatung Terima Doorprize Besar-besaran dari Ibu Ketua PMI Kab.Blora

 PMR SMA N 1 Randublatung menerima kunjungan dari Ketua  PMI Kabupaten Blora Dra. Umi Kulsum dan Tim Pengurus PMI Kabupaten disela acara Pembinaan Pengurus PMI Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati, dalam acara pembinaan PMR di SMA N 1 Randublatung, Beliau mengharap PMR SMA 1 Randublatung sebagai Roole Model PMR di sekolahan yang lain. dan menekankan anggota PMR merupakan cikal bakal Relawan.
serta Menguatkan karakter (kualitas positif) anggota PMR untuk meningkatkan ketrampilan hidup sehat dan menjadi calon relawan, anggota PMR tidak hanya tahu dan trampil, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan yang telah mereka pelajari.

Kunjungan Kerja di Kec. Kedungtuban dan Kec.Kradenan

PMI Kabupaten Blora Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan kradenan, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 yang dipimpin langsung ketua PMI Kab. Blora Dra. Umi Kulsum.

Kunjungan Kerja di Kec. Cepu dan Kec.Sambong

PMI Kabupaten Blora Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Cepu dan Kecamatan Sambong, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang dipimpin langsung ketua PMI Kab. Blora Dra. Umi Kulsum.
Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah memberi pengarahan kepada semua anggota ranting di kecamatan Cepu dan kecamatan Sambong, forum tanya jawab, dan pendekatan. 

PMI Kab. Blora  memberikan Tas PP (Pertolongan Pertama), Kaos 10 buah, Topi 10 buah kepada setiap ranting Kecamatan se-Kabupaten Blora yang diserahkan langsung oleh Ketua PMI ibu Dra. Umi Kulsum

Kunjungan Kerja di Kec. Japah dan Kec. Todanan

PMI Kabupaten Blora Melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan, pada hari rabu tanggal 20 Maret 2013 yang dipimpin langsung ketua PMI Kab. Blora Dra. Umi Kulsum.
Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah memberi pengarahan kepada semua anggota ranting di kecamatan Japah dan kecamatan Todanan, forum tanya jawab, dan pendekatan.

Pelatihan Pembina KSR/KSR PMI Kab.Blora

PMI Kabupaten Blora mengadakan Penyegaran pelatihan pembina KSR/PMR  selama 2 hari di gedung aula PMI Kab.Blora pada tanggal 13 s/d 14 Maret 2013. Acara ini dibuka langsung oleh ketua PMI Kabupaten Blora ibu Dra. Umi Kulsum.  dihadiri dari semua ranting kecamatan  dan perwakilan dari sekolah  se-kabupaten Blora sebanyak 50 orang dan dapat pengarahan lansung dari PMI Pusat Jateng.  

Maksud  penyegaran Pembina KSR/PMR ini adalah untuk mengingatkan kembali ketrampilan Kepalang Merahan yang mereka miliki dalam melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan PMR disekolah Masing-masing.

Tujuan:

1.Agar semua Anggota PMR/KSR di Kabupaten Blora saling bertemu dan saling mendiskusikan pelaksanaan pembinaan PMR/KSR  disekolah masing-masing

2. Menyamakan persepsi pembina PMR/KSR tentang pengertian Kepalang Merahan sehingga dalam memberikan Pelatihan / Pembinaan kepada PMR ada kesamaan persepsi.

3. Agar mereka saling memberi informasi metode pelaksanaan pembinaan PMR dan bila ada tambahan ilmu mereka saling melengkapi.

Keterangan foto : Praktek Pelatihan PP Bantuan hidup dasar..

Keterangan foto: Praktek PP Balut dabBidai

keterangan foto: Praktek evakuasi korban

keterangan foto: Praktek perawatan Keluarga.

PMI dan PM Amerika Kembangkan Ketangguhan Masyarakat Pesisir

Diposting oleh : Humas PMI Jateng

Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Palang Merah Amerika (ARC) dan United States Agency of International Development (USAID) mengembangkan program Ketangguhan Masyarakat Pesisir dan Pengurangan Risiko Bencana  di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

H Thobari HR, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Tengah, saat sosialisasi program PERTAMA (Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat) di Pusdiklat PMI Jateng Semarang (7/3), mengatakan, ”Cilacap merupakan kawasan pesisir yang rawan bencana.” Program ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari dinas-dinas pemerintah seperti BPBD, Bappeda, BMKG, BLH, Diknas, Dinsos, dan lainnya, agar dapat mengurangi kerentanan terhadap ancaman yang ada diwilayah pesisir melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan penghijauan, imbuhnya didepan perwakilan dinas-dinas pemerintah provinsi.

Sasaran program ini adalah masyarakat paling rentan di daerah rawan bencana dan kesehatan. “Indeks bencana nasional untuk provinsi, Jawa Tengah ada di peringkat 1. Indeks bencana daerah kabupaten/kota, Cilacap nomor 3,” ungkap Maduseno Widyoworo, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Tengah. Dukungan pihak donor ini akan maningkatkan kemampuan PMI dan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, terangnya.

“Pelaksanaan program ini di 3 desa/kelurahan dan 3 sekolah, yang berada di pesisir laut,” kata Ali Masyhar, Korlap Program PERTAMA Jateng. Yaitu Kelurahan Tegal Kamulyan, Kelurahan Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan) dan Desa Karang Benda (kecamatan Adipala). Untuk sekolah yaitu SMPN 2 Adipala, MA Ihya Ulumuddin dan SMK Budi Utomo Cilacap. Program ini rencana akan dilaksanakan hingga bulan September 2014, jelas Ali.

M. Syafardi, staf Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengatakan, “Program ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih siap siaga.” Pihaknya juga menginformasikan bahwa saat ini tengah mengembangkan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sejalan dengan itu, ibu Diah, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberikan masukan agar pelaksanaan program bisa bekerjasama dengan dinasnya di tingkat kabupaten. “Program PMI ini dapat bersinergi dengan dinas kami dalam penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Kami juga mengembangkan program pesisir panggung sebagai langkah mitigasi,” pungkasnya.

Donor Darah Mengajarkan Demokrasi dan Pruralisme

Diposting oleh : Humas PMI Jateng

H. Sasongko Tedjo, SE,MM, Ketua PMI Jawa Tengah mengatakan bahwa donor darah adalah kegiatan yang memiliki esensi. “Donor darah mengajarkan demokrasi dan plurarisme. Orang yang donor darah tidak akan berfikir nantinya diberikan kepada golongan atau agama tertentu,” paparnya dalam acara donor darah sukarela dengan tajuk Indonesia Berdonor 2013 yang dilaksanakan oleh RRI di Auditorium RRI Semarang, Rabu ini(7/3).

Kebutuhan darah semakin tahun semakin meningkat seiring meningkatnya sektor kehidupan lain. Tahun 2012, dari kebutuhan darah sebanyak sekitar 417.000 dapat dipenuhi sebanyak 405.332 kantong darah.”97 % kebutuhan darah di Jawa Tengah dapat dipenuhi oleh donor darah sukarela. Dan kebutuhan darah rata-rata 1.203 kantong per harinya,” ungkapnya.

Kepala LPP RRI Semarang, Dra. Hj. Saraswati SA mengatakan, “Donor darah adalah kegiatan ibadah kemanusiaan, yang diselenggarakan rutin oleh RRI.” Sebanyak 66 LPP RRI (Radio Republik Indonesia) di Indonesia, serempak menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan donor darah sukarela ini sudah yang ke 3 kalinya digelar sejak tahun 2011 lalu. Penyelenggaraan donor darah ini diharapkan dapat lebih banyak memberikan kontribusi kebutuhan darah, dengan target 400 kantong, terangnya.

Bripka Sumarto, yang ikut menyumbangkan darah mengatakan,”Rutin donor darah dapat menjaga stamina selalu fit (sehat).” Anggota Brimob Polda Jateng ini juga menghimbau agar masyarakat berperan aktif menjadi pendonor darah, karena juga bisa menghilangkan sakit kepala yang pernah dialaminya sebelum rutin donor darah.

Kegiatan ini diikuti oleh karyawan RRI Semarang, Kodam IV Diponegoro, Akpol, Akpelni, PIP dan dari dinas lain di Semarang. “Kami mengundang instansi-instansi ini dengan harapan personilnya memiliki stamina yang prima, sehingga dapat menyumbangkan darahnya,” pungkas Dra. Lies H Sutanto, MM, Ketua Panitia Penyelnggaran Indonesia Berdonor 2013 di Semarang.

SEKILAS KINERJA PMI DARI MASA KE MASA

DASAWARSA I 1945 -1954
Pada masa perang kemerdekaan RI, peranan PMI yang menonjol adalah di bidang Pertolongan pertama, Pengungsian, Dapur Umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC dan Palang Merah Belanda untuk Romusha, Heiho , Tionghoa; anak-anak Indo Belanda dan 35.000 tawanan sipil Belanda dan para Hoakian yang kembali ke RRC. Sementara itu diadakan pula pendidikan untuk para juru rawat yang akan dikirim ke pos-pos P3K di daerah pertempuran.
Saat itu sudah ada 40 cabang PMI di seluruh Indonesia dan setiap cabang memiliki dua buah Pos P3K sebagai Tim Mobil Collone.
Rumah Sakit Umum Palang Merah di Bogor yang semula di bawah pengelolaan Nerkai, pada tahun 1948 disumbangkan kepada PMI Cabang Bogor dengan nama Rumah Sakit Kedunghalang dan sejak tahun 1951 dikelola menjadi Rumah Sakit Umum PMI hingga sekarang.
PMI juga mulai menyelenggarakan kegiatan pelayanan sumbangan darah yang masih terbatas di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Semarang, Medan, Surabaya dan Makasar dengan nama Dinas Dermawan Darah.

Dalam peristiwa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Bahder Djohan dan BPH Bintara berupa Rumah Sakit terapung di Ambon. Juga diadakan penyampaian berita keluarga yang hilang/ terpisah serta mengunjungi tawanan.

PMI mulai mengembangkan kegiatan kepemudaan dengan 7.638 anggota remaja di 29 Cabang PMI. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Guru, murid dan anak-anak sepakat membentuk unit PMR di sekolah-sekolah, penerbitan majalah PMR, korespodensi, pertukaran album, lomba, pameran lukisan, serta penyelenggaraan sanatoria (perawatan paru-paru untuk anak-anak).

DASAWARSA II 1955 - 1964
Akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, Markas Besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan juga mengirimkan 4 tim medis ke Sumatera serta 6 tim ke Sulawesi Utara.
Setelah Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961, Pengurus Besar PMI memanggil Kesatuan Sukarela seluruh Cabang untuk siap siaga. Kemudian terbentuklah Kesatuan Nasional yang terdiri dari 11 cabang yang telah diseleksi. Sukarelawan Palang Merah yang ditugaskan sebagai perawat berjumlah 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.

Pada peristiwa Aru 15 Januari 1952, yaitu tenggelamnya Kapal Perang RI Macan Tutul, sebanyak 55 orang awak kapal perang tersebut menjadi tawanan Belanda sehingga atas permintaan Menteri/KSAL, PMI menghubungi ICRC untuk menangani tawanan tersebut. Berkat usaha Sekjen PBB, pihak Belanda menyetujui penyerahan awak kapal di Singapura.
Pada tahun 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus , PMI bersama Dinkes Angkatan Darat RI membantu penanggulangan para korban bencana tersebut.

Ketika Tim Kesatuan Nasional PMI ke Kalimantan Barat dalam rangka Dwikora (Dwi Komando Rakyat), telah dikirimkan Tim Kesehatan Nasional untuk membantu Operasi TUMPAS di Sulawesi Selatan.

DASA WARSA III 1965-1975
Penerbitan Surat Keputusan mengenai Peraturan menteri Kesehatan RI No.23 dan No.024 mengenai pengakuan Pemerintah RI untuk pertamakali terhadap keberadaan Usaha Transfusi Darah (UTD) PMI.
Dalam peringatan HUT PMI ke-25 , 17 September 1970 , Pengurus Besar PMI mengeluarkan suatu medali khusus dan penghargaan kepada perintis-perintis PMI, seperti: Drs. Moh. Hatta dan Prof. Dr. bahder Johan dan Pengurus PMI Daerah/Cabang seluruh Indonesia.
Setahun kemudian ,1971 diresmikan berdirinya suatu DAJR (Dinas Ambulance Jalan Raya)
Jakarta - Bandung sebanyak 7 pos yang dipusatkan di RSU-PMI Bogor. Ambilans yang digunakan adalah ambulance Falcon yang dilengkapi personil, alat-alat pertolongan pertama, dan telepon radio.

DASAWARSA IV 1975 -1984
Kerjasama PMI-ICRC
PMI mulai berperan di Timor Timur bulan Agustus 1975 sejak mengalirnya pengungsi Timor Timur ke perbatasan Timor Barat di Atambua. Operasi kemanusiaan di Dili dimulai bulan Desember 1975 atas permintaan PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur). Kemudian kelak pada bulan Oktober tahun 1979 PMI bekerja sama dengan ICRC mulai membuka pos bantuan relief di 7 Kecamatan terpencil di Timor Timur.
Atas permintaan Pemerintah RI, PMI didukung UNHCR membentu pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam bidang kesehatan dan kesejahtraan social, antara lain dengan mendirikan RS Pulau Galang. PMI juga mengadakan Tracing and Mail Service bekerjasama dengan ICRC.

Bencana Alam
Ketika gempa bumi melanda Bali Juli 1976 yang melanda 3 dari 5 kabupaten
PMI mengerahkan tenaga sukarela, membuka Dapur Umum dan membantu perbaikan 500 buah rumah. Bekerjasama dengan tim medis dari Angkatan Darat, memberikan pelayanan kesehatan makanan dan obat-obatan.
Di tahun yang sama gempa bumi melanda Kecamayan Kurima dan Okbibab di Kabupaten Jayawijaya dengan kekuatan 6,8 Skala Richter.
PMI juga turun langsung membantu korban bencana Galunggung tahun 1982 selama beberapa bulan

Transfusi Darah
Tahun 1978 Pengurus Pusat memberikan penghargaan Pin Emas untuk pertamakalinya kepada donor darah sukarela 75 kali.
Ketentuan tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah dikeluarkan oleh pemerintah melali Peraturan Pemerintah No.18 th 1980

DASAWARSA V 1984 - 1994
Setelah beberapa kali pindah dari Jl.Abdul Muis ke beberapa lokasi, akhirnya kantor pusat PMI menetap di Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.96 yang diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1985.

Tracing and Mailing RRC- RI
Selain pelayanan Tracing and Mailing Service (TMS) untuk pengungsi di Pulau Galang, pada tahun 1987 TMS PMI mengurus kunjungan keluarga dari RRC ke Indonesia yang pertama kalinya sejak hubungan diplomatik kedua negara itu tahun 1967 terputus.
Di Jakarta, PMI ikut membantu para korban musibah tabrakan kereta api Bintaro berupa pertolongan P3K, Transfusi Darah, TMS, serta pemberian pakaian pantas di sejumlah RS di Jakarta tempat korban dirawat.

Bencana alam
PMI mengerahkan 700 orang KSR/PMR dan 8 tenaga dokter untuk membantu korban banjir bandang di Semarang Jawa Tengah dan juga ikut membantu korban Letusan Gunung Kelud Jawa Timur tahun 1990 dengan bantuan pangan dan obat-obatan senilai Rp.8.583.400,-
Untuk turut menanggulangi bencana gempa bumi Tsunami di Flores 12 Desember 1992, PMI membentuk Satgas KSR Serbaguna yang disebut SATGAS MERPATI I.

Perang Teluk tahun 1991
Dengan pecahnya Perang Teluk, Pemerintah Indonesia mempercayakan kepada PMI untuk memimpin pengiriman bantuan masyarakat Indonesia dengan pesawat khusus ke Jordania, untuk korban Perang Teluk sebanyak dua kali. Bantuan sandang, pangan, obat-obatan dan peralatan listrik yang diberikan senilai 249 juta rupiah.

Uji Saring Darah HIV
Penyebaran virus HIV yang semakin meningkat mendorong terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.622/1992 tentang kewajiban pemeriksaan virus HIV pada donor darah. Sejalan dengan itu, Depkes RI memberikan bantuan reagensia untuk pemeriksaan virus HIV kepada PMI yang diperuntukkan bagi segenap UTDC-PMI.

Temu Karya KSR
Pada bulan Juli 1992 diadakan Temu karya dan Lomba KSR Tingkat Nasional di Lombok NTB diikuti pula oleh peserta dari Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Jepang.
DASAWARSA VI 1994 - 2004

Bencana Alam (Gempa Bumi)
Kembali pada tahun 1994 ,Pengurus Pusat membentuk Tim SATGAS MERPATI II untuk membantu korban bencana Gempa Bumi di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi-Jawa Timur.
Juga pada tahun 1999, saat propinsi Bengkulu ditimpa gempa berkekuatan 7,9 skala richter, PMI dengan dukungan fasilitas Federasi Internasional dan Palang Merah Norwegia mendirikan rumah sakit lapangan berkapasitas 150 bed menggantikan fungsi rumah sakit setempat yang rusak di kota itu selama 10 bulan.
Gempa lainnya berskala 6,5 richter juga menimpa Banggai di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2002, dan beberapa bulan kemudian pada Juli 2000 gempa terjadi juga di 24 Kecamatan di Sukabumi dan Bogor.

Banjir
Akhir tahun 2000 banjir menimpa wilayah Aceh. Dengan bantuan ICRC di Lhoksumawe, Tim PMI ikut turun tangan membersihkan jalan-jalan dan fasilitas sosial lainnya dan memberikan bantuan 4000 paket bantuan alat kebersihan. Pada periode yang sama, banjir juga melanda Gorontalo Sulawesi Tengah yang mengakibatkan wilayah tersebut terutama di Kecamatan Ranoyapo terisolir banjir.
Banjir Lumpur dikuti longsor juga melanda wilayah Jawa Barat selama beberapa hari pada bulan Pebruari. Banjir bandang terjadi pula di NTB. 1000 paket bantuan PMI dan 610 petromaks disumbangkan oleh Federasi Internasional melalui PMI.
Awal Agustus 2001, banjir besar juga telah menghancurkan 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Sumetera Utara. PMI telah mengirimkan obat-obatan dan bantuan paket keluarga berupa peralatan dapur, kelambu nyamuk, pakaian, selimut dan gula untuk memenuhi kebutuhan darurat sehari-hari di Nias.

Penanggulangan Bencana Konflik
Suatu konflik vertikal telah berlangsung di Aceh sejak Januari 2000, konflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah pada 23 Mei 2000 dan kerusuhan hebat di Maluku Utara pada 17 Mei 2001. Di Aceh PMI bekerjasama dengan ICRC secara intensif melakukan kegiatan evakuasi korban luka dan mayat, membagikan bantuan pangan, pelayanan kesehatan darurat serta penyampaian berita keluarga. Sedangkan untuk Poso, PMI berkoordinasi dengan ICRC menyalurkan bantuan 4000 paket keluarga diikuti bantuan dari RCTI berupa tikar, sarung, handuk, jerigen, sabun mandi, sabun cuci dan pakaian yang diperuntukkan kepada 2000 orang. Sedang untuk konflik yang terjadi di Maluku Utara, kembali PMI bekerjasama dengan ICRC menyalurkan 5.655 paket bantuan keluarga kepada korban disamping pelayanan kesehatan di Tobelo dan Galela. Bantuan tambahan sebanyak 4500 paket dan 2000 unit peralatan sekolah dan seragam dari Kedutaan Besar Jepang. Di samping itu bantuan satu unit kendaraan juga telah dikirim ke Ternate dari Jakarta untuk membantu operasional teknis lapangan.

CBFA- Tarakan dan Lampung
Proyek pengembangan kesehatan berbasis masyarakat (CBFA) telah dimulai di Kalimantan Timur dan Tengah sejak Juni 2000. Bantuan disponsori oleh Palang Merah Belanda dengan Fasilitas Federasi Internasional bertujuan memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah sasaran.

PMI KINI
Dalam rangka menghadapi perkembangan masyarakat Indonesia di masa depan yang semakin global dalam suasana yang semakin demokratis maka PMI harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai stakeholder untuk ikut mengambil peran aktif di dalamnya.

Karena itu, PMI telah menetapkan misi dan visi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepalangmerahan dan digariskan di dalam garis-Garis Kebijakan PMI 2000 - 2004 :

• Visi

PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian.


• Misi
• Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah serta Hukum perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia.
• Melaksanakan pelayanan kepalangmerahan yang bermutu dan tepat waktu, mencakup:
• Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat
• Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat
• Usaha Kesehatan Transfusi Darah
• Pembinaan Generasi Muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan.
• Melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana untuk menuju PMI yang efektif dan efiesien.

Kehumasan menjadi bagian kekuatan PMI

Diposting oleh : Humas PMI Jateng,

Sebagai sebuah sistim dalam institusi, penguatan bidang kehumasan harus terus jalan. “Kehumasan bisa menjadi bagian dari kekuatan PMI ditingkat kota dan kabupaten,” tutur H Sasongko Tedjo, SE,MM, Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah saat membuka Rakor dan Lokakarya Kehumasan PMI Kabupaten-Kota Se Jawa Tengah di Pusdiklat PMI Jateng, Sambiroto, Semarang, selasa 5 Maret 2013.

Kegiatan kehumasan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban PMI terhadap masyarakat, seperti penggunaan bulan dana yang rutin diselenggarakan PMI. Pengakuan masyarakat terhadap PMI sebagai lembaga kemanusiaan besar menjadi modal utama dan tantangan besar bagi PMI untuk mempertahankan citra positif. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan memudahkan PMI dalam menggalang bantuan.

Kegiatan yang diikuti 70 orang staf dan relawan PMI Se Jateng ini diharapkan dapat menguatkan peran dan fungsi kehumasan di PMI kabupaten-kota agar dapat meningkatkan citra positif PMI di masyarakat.

Sasongko juga menghimbau agar PMI Kabupaten-Kota dapat memiliki kepengurusan dari unsur wartawan, untuk memudahkan PMI mengakses media. “Kegiatan PMI perlu dipamerkan, agar masyarakat semakin kenal dan tahu PMI memiliki banyak kegiatan dan Humas harus mengawal untuk mendokumentasikan,” imbuhnya.

Prof. DR. Adji Samekto, SH, M.Hum, Ketua Bidang Citra PMI Jateng mengemukakan,“Saat ini masih ada beberapa PMI kabupaten-kota yang belum maksimal dalam pengembangan dan penguatan kehumasan, sehingga melalui rakor ini dapat mencapai kesepakatan bersama di bidang kehumasan.”

Rekomendasi yang dihasilkan adalah :

1.    Akan  dirumuskan pedoman kehumasan oleh PMI Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Lokakarya Kehumasan 5 Maret 2013.

2.    Ada kesadaran bahwa hakekat kehumasan adalah pencari fakta.

3.    Peran utama kehumasan adalah menyelamatkan citra PMI setempat.

4.    Harus disusun Struktur  bidang humas yang jelas di PMI Kabupaten/Kota.

5.    Harus ditegaskan hubungan struktural antara Pengurus-Staf dan atau Relawan yang bergerak di bidang kehumasan.

6.    Harus dibangun kultur kehumasan pada pengurus, dan staf PMI di segala tingkatan,mengingat pentingnya peran kehumasan.

7.    Akan dilakukan evaluasi pasca Rakor dan Lokakarya tentang peran kehumasan di Kabupaten / Kota masing-masing.

8.    Akan diperbaiki sistem atau mekanisme akses website dan  Majalah Warta.

9.    PMI Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah perlu memiliki situs atau blog untuk mengukur keaktifan bidang humas dan citra.

10. Petugas Kehumasan PMI Kabupaten /Kota akan membangun relasi dengan media lainnya.

Tahun ini PMI Provinsi Jawa Tengah akan melakukan monitoring dan evaluasi kehumasan di Jawa Tengah. “Humas PMI kabupaten-kota di Jateng hendaknya melakukan jejaring dengan media setempat, baik cetak maupun elektronik,” pungkas Prof Adji.